Dr.H.Saepuloh,M.Pd. : Upaya PERGUNU Membentuk Guru yang Kredibel

Orasi Ilmiah : Dr.H.Saepuloh,M.Pd. di Acara Pelantikan Penguru PERGUNU masa bakti 2023-2028

Bekasi Persmarhalah.com. Ketua PW PERGUNU JABAR, Dr. H.Saepulloh,M.Pd. pada hari selasa kemarin tanggal 26 Desember tahun 2023, baru saja melantik pengurus PERGUNU Kota dan Kabupaten Bekasi serta Kota Depok dengan masa Bakti 2023-2028 di Ballroom Global Persada Mandiri School (Jalan Mekarsari No.5, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur).

Baca Juga Pelantikan Pengurus PERGUNU Masa Bakti 2023-2028

Pembukaan Kongres ke-3 PERGUNU di Ponpes Amanatul Ummah Pacet Mojokerto

Tempat yang dipilih sebagai pelaksanaan pelantikan pengurus PERGUNU itu dinilainya sangat representatif dan sangat bagus untuk kegiatan, apalagi aulanya yang cukup besar sehingga membuat orang yang hadir sangat nyaman. 

"Saya Kira Tempat ini Sangat Representatif". Ucapnya.

Untuk menjadi anggota PERGUNU disyaratkan harus sudah mengajar dan ia merupakan orang yang berafiliasi dengan NU.

"Jadi PERGUNU ini adalah organsisasi profesi guru ya, jadi ketika dia sudah mengajar menjadi seorang guru dan orang NU, maka dia bisa bergabung dengan PERGUNU. Ujarnya ketika diwawancarai tentang syarat masuk anggota PERGUNU.

Setiap Organisasi tentu memiliki karakteristik yg memiliki ciri khas masing-masing. Maka ciri khas dari organisasi PERGUNU itu sendiri. Menurut H.Saepuloh, PERGUNU itu badan otonom NU yg mempunyai karakteristik Aswaja An-Nahdiyyah sehingga orang yg bergabung ke PERGUNU  punya pola pikir Tawasuth,Tawazun dan 'Adalah.  

"Maka ini adalah PR besar bagi kita semua untuk bisa menyusun sebuah program dan mengimplementasikan program-program yg memiliki nilai manfaatnya bagi guru-guru dan keluarganya." Tuturnya ketika menjelaskan tentang harapan kepada anggota yang baru dilantik dengan masa jabatan 2023-2028.

Program-Program yang ada di PERGUNU tentu sangat banyak dan erat kaitannya dengan membangun nasib keguruan dan kualitas guru yg ada di indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua PW Pergunu JABAR, diantara program yg salah satunya di jawa barat sudah diluncurkan yaitu program beasiswa S1, S2 dan S3. Dalam hal itu, beliau menjelaskan bahwa sekarang sudah hampir 4.500 an yg terdiri dari S1,S2 S3 itu yg mendapatkan beasiswa. Ada yg beasiswanya full 100 %, 50 %, dan 100 % gratis dan dapat uang saku. Semua program beasiswa itu tentu kerja sama dengan pemerintah, salah satunya program kip. 

Diantara Program PERGUNU lagi yaitu upaya peningkatan kompetensi guru-guru itu sendiri. Maka ketika bergabung di nahdlatul ulama, diharapkan kompetensi mereka meningkat dengan cara melakukan seminar pendidikan, latihan, dst. Diantara contohnya yaitu PERGUNU pernah bekerja sama dengan pelatih guru-guru IPA untuk meningkatkan kapasitas keilmuan. Pernah juga bekerja sama dengan Kemendikbud Pusat mengenai organisasi penggerak untuk meningkatkan literasi dan numerasi guru-guru di tingkat SMP. 

Kemudian Ketua PW PERGUNU JABAR itu juga memahami betul bahwa salah satu kendala bagi guru itu publik karya ilmiah. Maka PERGUNU sudah meluncurkan terbitan edisi ke-4 Jurnal Ilmiah. 

"Kita sudah buat jurnal Aswaja yang sekarang insya allah mau masuk akreditasi sinta". Ucapnya.

Selanjutnya PERGUNU juga mengadakan program Teacherpreneur (Guru Berwirausaha) yg bekerja sama dengan instansi swasta dan negeri untuk melatih kewirausahaan guru sehingga guru itu untuk kesejahteraan tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi mereka bisa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraannya. Misalnya pelatihan tentang Kopi Barista

Ada juga Lembaga Perlindungan Hukum bagi guru yg dibuat oleh PERGUNU yang bernama LKBH (Lembaga Konsultasi Bantuan dan Hukum). Maka PERGUNU menyiapkan advokat-advokatnya yg lulus pendidikan sesuai profesinya. seperti ada 5 orang yg sudah S2 full gratis di UNPAD jurusan hukum. Itulah beberapa Program PERGUNU yang ada di Jawa Barat. 

"Maka saya berharap guru-guru itu ke depannya harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah agar tidak ada lagi status guru honorer, yang ada adalah status bahwa guru itu kesejahterannya itu dibebankan kepada APBD dan APBN sesuai dengan tupoksinya. Misalkan SD, SMP dan PAUD yg tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota, SMA, SMK dan SLB yg bertanggung jawab provinsi,  Madrasah itu yang bertanggung jawab Kemenag Pusat. Misalnya dengan diberikan uang subsidi sebesar 2.000.000 untuk biaya peningkatan kesejahteraan guru." Pungkasnya.