Gelaran Aksi PC PMII dan Korps PMII Putri : Menuntut kepada Pemkot Bekasi untuk Segera Menyelesaikan Kasus-Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual

PC PMII dan Korps PMII Putri Kota Bekasi mengadakan gelaran aksi di depan Kantor Pemkot Bekasi, pada Rabu (26/06/2024).

Bekasi, Pers Marhalah 'Ulya

Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Korps PMII Putri (Kopri) Kota Bekasi, mengadakan kegiatan aksi untuk menyuarakan keadilan disertai tuntutan mengenai kekerasan dan pelecehan seksual yang sudah sangat meresahkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. Kegiatan aksi itu berlangsung di depan kantor pemerintahan Kota Bekasi, pada Rabu (26/06/2024).

Baca Juga

Darurat Kekerasan Anak di Bekasi, Relawan Perlindungan Anak dan Perempuan Dibentuk

Kota Bekasi menjadi kota darurat terjadinya kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini terjadi pada perempuan, laki-laki maupun anak di bawah umur.

Dilansir dari radarbekasi.id. Sampai dengan bulan Juli ini, 60 kasus terlaporkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi. Pelecehan seksual masih jadi urutan pertama deretan kasus kekerasan terhadap anak.”Mayoritas kasus yang terjadi pelecehan seksual. Hampir 80 persen,” ungkap Kepala DP3A Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti.

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2023, tepatnya di bulan Juli, kasus terbesar yang tercatat di DP3A Kota Bekasi ialah kasus pelecehan seksual.

Koordinator lapangan, Elvin meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk segera menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang sudah banyak terjadi di Kota Bekasi.

"Banyak sekali kasus yang terjadi di Kota Bekasi membuat kami geram terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Padahal, sudah ada peraturan daerah yang di sahkan sejak tahun lalu, namun telah dicatat sejak januari 2024 hingga sekarang masih ada sekitar 85 kasus. Maka daripada itu, kami turun ke jalan agar kasus-kasus yang terjadi pada perempuan dan anak segera diselesaikan," Ucap Elvin.

Ketua KOPRI PMII Kota Bekasi, Afifah Mukhlish saat menyampaikan orasi pada gelaran aksi di depan kantor Pemkot Bekasi

Ketua Kopri PMII Kota Bekasi, Afifah Mukhlish mempertanyakan serta mendorong DPPPA untuk melaksanakan kinerjanya dengan sebaik mungkin.  

"Kota bekasi juga pernah mendapat predikat sebagai kota ramah terhadap perempuan dan anak yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dengan kondisi saat ini, membuat Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) resah, lalu mempertanyakan kinerja DPPPA yang menjadi dinas perlindungan juga pemberdayaan perempuan dan anak," Kata Afifah.

Ada 3 poin yang menjadi tuntutan dari pergerakan aksi yang dilakukan oleh PC PMII dan Korps PMII Putri Kota Bekasi sebagai berikut.

1. Mendesak DPPPA agar menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mangkrak. Khususnya kasus yang baru-baru ini terjadi di Bantargebang, Bekasi Utara, dan Bekasi Selatan.
2. Mendesak Kadis DPPPA beserta strukturnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya, karena dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga masih banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang terjadi di Kota Bekasi.

3. Mendesak PJ Walikota agar mengevaluasi kinerja dan melakukan audit DPPPA

Selain mengeluarkan tuntutannya kepada pemerintah Kota Bekasi, harapan dari gerakan aksi ini ialah pemerintah serta para pejabat Kota Bekasi, membahas dan menyelesaikan secara serius kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Kota Bekasi.